Pendidikan Ala “PNS”

Opini:  Rahmah Eka Saputri

Bagaimana hendak menerangkan, seperti apa paradigma kebanyakan para pelajar Indonesia mengenai pendidikan. Undang-undang wajib belajar sembilan tahun, hanya dijadikan sebagai kewajiban yang harus dilunasi tanpa paham apa sebenarnya tujuan pendidikan itu sendiri.

Bicara tentang pendidikan di perguruan tinggi, paradigma pendidikan seperti apa yang kita lihat dalam kehidupan kampus hari ini. Dapat dikatakan  kebanyakan, jika tidak semuanya, hanya menghargai pendidikan dengan harga rendah, bahwa pendidikan melalui perguruan tinggi hanyalah suatu syarat untuk mendapatkan pekerjaan lalu digaji pemerintah. Biar belajar asal-asalan, jarang membaca, jarang meneliti, jarang mengkaji yang penting tamat dan mendapatkan ijazah. Seolah-olah saat ini, ijazah itulah nyawa orang untuk dapat bertahan hidup. Dan memang kebanyakan mantan mahasiswa dapat melunasi impiannya itu untuk menjadi pegawai pemerintah yang “itu”.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa minat untuk menjadi pegawai pemerintah sangat tinggi, sedangkan lapangan yang tersedia tidak dapat menampung permintaan yang kian meningkat. Seolah-olah lagi, jika tidak menjadi, katakanlah PNS, maka serasa berakhirlah hidup sampai di sini, habis dan tutup buku. Akibatnya di lapangan, beberapa kita jumpai para pegawai, katakanlah salah satunya guru, kurang piawai dalam mengajar mata pelajaran yang diembannya, karena mengajar tidak dijadikan sebagai tanggung jawab moral untuk mencerdaskan anak bangsa, melainkan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka jadilah mengajar asal-asalan, yang penting masuk kelas, dan keluar tepat waktu, malah terkadang ada pula yang korupsi waktu, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak sempurna.

Atau barangkali ada pula demi melunasi cita-citanya menjadi pegawai pemerintah terpaksa harus merogoh kocek dalam-dalam, untuk diserahkan sebagai sogokan agar namanya dapat “dicurangi” sehingga lolos dalam seleksi penerimaan. Sekalipun peraturan hari ini sudah sangat ketat, masih ada saja celah untuk mencurangi hak orang lain.

Bukankah seperti ini paradigma pendidikan kita hari ini. Pendidikan  yang telah mengukur diri kita akan menjadi “itu”, “di situ”, dan dengan ”gaji segitu”. Bukankah ini berarti kita telah memvonis diri kita sendiri mengenai masa depan kita, atau bukankah kita telah mencetak guci sempit dan kecil yang hanya muat sebesar tulang, daging, serta tengkorak kita saja. Masa depan yang kecil sekali sehingga tidak dapat membesarkan diri lagi menjadi lebih besar dari pada guci, yang kita diami. Bukankah ini kematian bagi potensi kita yang lain, dan bukankah kita ini merdeka tanpa harus mengikat potensi kita, hingga kita sendiri tercekik oleh itu. Sedikit, barangkali ini potret paradigma yang saya maksud di Indonesia saat ini.

Dahulu buya Hamka tidak perlu belajar ke Mesir atau ke negara manapun untuk menjadi Mentri Agama di negara ini, namun karena kesungguhan dan azamnya ingin menjadi seorang ilmuwan yang berilmu, banyak negara yang akhirnya dapat dijalaninya, berbekal ilmu yang dipelajarinya secara otodidak saja. Lalu berapa buku yang sudah dikarang? Ratusan. Tepatnya ada 118 tulisan yang telah dibukukuan. Tidak dalam satu genre saja, dia sebagai: sastrawan, budayawan, sufi, bangasawan,  nasionalis, dan agamawan, sejarawan. Dan semua bidang, itu tidak dapat menafikan arti penting kehadiran buya Hamka, sebagai orang yang ahli dibidangnya. Hal ini pulalah yang kemudian membuatnya mendapat gelar terhormat doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar. Prestasi yang membanggakan tanpa harus meginjak bangku perkuliahan formal. Hanya dengan tekat dan niat yang lurus, untuk menjadi pencari kebenaran, untuk menjadi seorang ilmuwan.

Lain lagi dengan Agus Salim, si cerdas lagi gesit dari negri Minang ini pun tidak juga menginjak perguruan tinggi. Ketika dia ditawarkan beasiswa dari Belanda, dia tidak langsung mengiiyakannya bahkan segera menolak sebab menurutnya, bukanlah membanggakan jika hanya mendapat beasiswa bila tidak  karena prestasi. Beliau mulai bergerak dalam negri. Belajar otodidak, membaca dan menilik, pada akhirnya mengantarkan beliau menjadi seorang Perdana Mentri Luar Negri Indonesia. Dengan penguasaan bahasa asing yang lancar, memudahkan beliau untuk bernegosiasi dan berunding dengan negara lain, dialah sang ajudan negeri ini di kancah internasional. Dan lagi, tanpa memasuki perguruan tinggi. Hanya bermodal kesungguhan, ibarat menanam padi, maka beliau cukup menikmati proses tanpa menvonis atau membayang-bayangkan hasil seperti apa yang akan didapat kelak.

Namun agaknya, dahulu memang berbeda dengan saat ini. Dahulu Indonesia dijajah, hari ini kita merdeka, dahulu kita angkat senjata, hari ini cuma perlu angkat pena, dahulu  untuk sekolah saja sulit, hari ini fasilitas sudah sangat luar biasa.

Hari ini siapa saja dapat berstatus siswa atau mahasiswa tapi kenyataannya produk dahulu dengan paradigma pendidikan, “Belajar untuk menjadi ilmuwan”, mengantarkan mereka menjadi  para ilmuwan yag diterima di kancah internasional. Sedang hari ini justru dengan paradigma pendidikan, “Belajar untuk menjadi pegawai”, membuat kita terasing bahkan di negeri sendiri. 

Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan merencanakan masa depan, namun yang kurang tepat agaknya adalah menvonis diri kita dan membuat guci yang sama besar dengan diri kita. Sehingga dengan kata lain kita sendiri lah yang telah mempersempit diri kita sendiri. Bukankah tugas kita hari ini adalah menanam “padi” dengan cara yang benar, kemudian menyianginya agar tidak berbaur rerumputan dengan benih yang unggul. Memberinya pupuk agar sehat tumbuhnya. Bukankah untuk hasil bukan urusan kita. Urusan kita hanya melakukan yang terbaik hari ini, dan menikmati hasil usaha terbaik itu, suatu saat kelak. Entah sebagai pegawai, sebagai pengarang, sebagai sastrawan, atau sebagai apa saja yang barangkali tidak pernah kita duga. Yang terpenting dari itu semua adalah, belajar untuk mencari kebenaran, bukan untuk menghasilkan angka-angka di masa depan.